Lingkar Dakwah

Syamsuar: Pancasila Tidak Bisa dipisahkan dari Islam

Syamsuar sebagai salah satu pemateri dialog kebangsaan

MAKASSAR – Bersama organisasi mahasiswa Islam se – Sulawesi Selatan (Sulsel), Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) sulsel ikut berpartisipasi dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Muharram dengan tema Islam, Pancasila dan PERPPU Ormas di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Ahad (1/10).

Organisasi mahasiswa yang hadir antara lain Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan Sulsel, Pemuda Hidayatullah Sulsel, Persaudaraan Muslim Sedunia (PMS) Sulsel, dan Badan Komunikasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Sulsel, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa muslim dan muslimah se-Kota Makassar.

LIDMI Sulsel diwakili oleh Syamsuar Hamka selaku ketua departemen Kajian Strategis (Dept. Kastra) LIDMI, memaparkan dalam dialog bahwa Islam dan Pancasila tak dapat dipisahkan, karena Pancasila sarat dengan nilai-nilai islam sejak awal perumusannya.

“Sebenarnya tidak jadi masalah Pancasila itu, karena ketika kita mengatakan Ketuhanan yang Maha Esa (contohnya) kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas sekali bahwa Allah yang dimaksud itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dasar negara kita tidak bisa dilepaskan dari Islam” ujar alumni Program Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini.

Senada dengan Syamsuar, Pemuda Hidayatullah sulsel yang diwakili oleh Rabianto, juga ikut menyimpulkan bahwa Islam dan Indonesia (pancasila, pen) seperti embun dan pagi, dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

“kokoh dan kuatnya Pancasila karena umat Islam memiliki toleransi yang tinggi dan semangat yang kuat untuk mempertahankan NKRI” tambah Rabianto.

Tentang PERPPU Ormas, Syamsuar mengatakan bahwa harus dihapuskan karena berpotensi besar untuk memberangus gerakan-gerakan islam, dan juga menghukumi orang tanpa pembuktian melalui jalur hukum.

Sedangkan menurut Abdul Halid, ketua GEMA Pembebasan Sulsel, mengatakan ada upaya mengkotak-kotakkan ormas, yakni untuk membatasi kritikan yang mengalir kepada pemerintah.

“PERPPU Ormas bukan hanya untuk Ormas saja. Namun, bisa juga berlaku kepada organisasi kemahasiswaan yang terkesan radikal, yang memiliki kebiasaan kritik kepada birokrasi kampus, pun bisa dibubarkan hanya dengan bermodalkan PERPPU ini” Ujar Halid.

Hal itu dibenarkan oleh Ilham, mewakili aktivis dakwah kampus Universitas Muslim Indonesia, bahwa PERPPU Ormas adalah bentuk deislamisasi gaya baru, setelah sebelumnya gagal melakukan deislamisasi dengan melahirkan isu terorisme.

Diakhir dialog, seluruh pemateri menandatangani petisi penolakan PERPPU Ormas No. 2 tahun 2017, dan deklarasi anti PERPPU No.2 tahun 2017 oleh ratusan peserta dialog. (*rh)

      

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *